Pilkada Ulang Kabupaten Bangka 2025’Pertarungan Legitimasi, Polarisasi Elit & Arah Baru Kepemimpinan Lokal’

BANGKABELITUNG,INDONEWS – SEJAK era reformasi,PDIP tercatat sebagai kekuatan dominan di Kabupaten Bangka. Basis ideologis nasionalis dan jejaring struktural yang teruji membuat PDIP tetap relevan di akar rumput. Kemenangan legislatif 2024 menegaskan hal ini.

1.Tradisi PDIP dan Fragmentasi Elit Lokal

Namun sejarah juga memberi pelajaran: fragmentasi elit lokal bisa menjadi boomerang. Pilkada sebelumnya, PDIP harus menerima kekalahan dari kotak kosong—sebuah sinyal krisis konsolidasi internal. Pilkada ulang kali ini menjadi ujian bagi PDIP: apakah mampu menjaga soliditas kader dan memulihkan kepercayaan?

Sementara itu, Golkar punya rekam kuat di eksekutif dan keuntungan pasca kemenangan pasangan Prabowo–Gibran di Bangka Belitung. Ini menjadi landasan psikologis dan politis bagi Golkar untuk kembali merebut kursi kepala daerah.

2. Polarisasi Elit dan Aspirasi Sosial Masyarakat

Dalam lanskap politik Bangka, loyalitas partai kerap dibayangi oleh kedekatan personal dan kapasitas birokratis calon. Figur seperti Rozali (eks Kadis Pendidikan) dan Feri Insani (eks Sekda) mengantongi dukungan di kalangan ASN dan tokoh adat.

Mulkan, meski dikritik selama menjabat, masih memiliki pengaruh di basis PDIP. Sementara Imam Wahyudi, figur muda PDIP, muncul sebagai simbol regenerasi dan harapan pemilih milenial.

Di sisi lain, Golkar mengandalkan Firmansyah Levi dan Mendra Kurniawan, representasi wajah baru politik teknokratis dengan pendekatan pengusaha-friendly.

3. Pilkada Ulang dan Etika Yuridis

Putusan pengulangan Pilkada adalah cerminan dari kritik publik atas buruknya kualitas kepemimpinan sebelumnya. “Kotak kosong” bukan hanya simbol protes, tapi juga bentuk perlawanan rakyat terhadap stagnasi dan pragmatisme.

Partai politik harus sadar, kemenangan kali ini bukan hanya soal strategi, tapi pemulihan legitimasi moral. Calon kepala daerah harus bersih secara hukum, akuntabel secara tata kelola, dan mampu membangun kepercayaan secara konsisten.

4. Kepemimpinan sebagai Amanah, Bukan Transaksi

Dalam narasi filosofis, Pilkada adalah ruang etika, bukan sekadar ajang transaksional kekuasaan. Kepemimpinan sejatinya adalah amanah rakyat, yang harus dipandu oleh keadilan, keberpihakan, dan integritas.

PDIP sebagai partai ideologis harus menghindari jebakan pragmatisme elektoral. Demikian juga Golkar dan Gerindra—jika ingin merebut simpati rakyat, mereka harus lebih dulu menunjukkan bahwa mereka membawa “ide”, bukan hanya “deal”.

5. Peta Poros dan Kalkulasi Politik

* Poros PDIP
Opsi kuat: Mulkan – Imam Wahyudi
Alternatif: Imam Wahyudi – Rozali / Feri Insani (koalisi Gerindra)
Kekuatan: Mesin partai, loyalis akar rumput, militansi ideologis

* Poros Gerindra
Figur: Rozali, Feri Insani, Rato
Tantangan: Akar rumput belum solid
Peluang: Koalisi dengan PDIP atau tampil sebagai poros nasionalis alternatif

* Poros Golkar
Opsi: Firmansyah Levi – Mendra Kurniawan / Ramadian
Strategi: Basis eksekutif, dukungan pemilih muda, semangat perubahan

* Poros Alternatif (PKS–NasDem–Demokrat)
Figur: Aksan Visawan (Ketua PKS Babel)
Tantangan: Infrastruktur politik terbatas
Peluang: Menjadi penentu di putaran akhir atau sebagai “kuda hitam”

6. Simpul Nasional, Arah Lokal
Pilkada Ulang Bangka adalah medan uji strategi antara kepentingan elite nasional dan dinamika akar rumput. Koalisi partai di pusat, manuver elite lokal, dan sensitivitas rakyat terhadap calon akan menentukan siapa yang menang.

PDIP punya peluang menjadi poros utama jika mampu meramu regenerasi dan soliditas. Tapi jangan remehkan Golkar dan Gerindra. Figur populis dengan citra teknokrat bisa memberi kejutan.

Dan publik Bangka kini makin kritis. Mereka tidak mencari pemimpin yang viral di baliho atau aktif di panggung seremonial, tetapi pemimpin yang paham tata kelola, berani bersih, dan hidup bersama rakyat—bukan di atas rakyat.

Penulis menyimpulkan Pilkada Ulang Bangka 2025 sesungguhnya bukan hanya soal kontestasi elektoral, tapi uji kredibilitas partai, etika politik, dan arah masa depan kepemimpinan lokal pasca Kotak Kosong’

Penulis : Eddy Supriadi, Pengamat Politik dan Pemerintahan Daerah di Bangka Belitung